Djoko Purnomo: Pembiayaan Pembangunan Hutan harus Memenuhi Prinsip 4 T
Akarnews. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) merupakan salah satu unit kerja di Kementerian LHK yang...
Bupati Lebong; Pengakuan Masyarakat Hukum Adat merupakan Mandat Konstitusi
Akarnews. Pemerintahan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu berkomitmen untuk mendukung Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang yang ada di...
Pengakuan Hutan Adat sebagai Upaya Pembenahan Struktur Kebijakan dan Tata-Kelola Wilayah yang Saat Ini Terbukti Sangat Lemah
Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan bersama para pihak dalam Rakor Hutan Adat yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2018 lalu...
Masyarakat Adat

Mitra Akar

 siemenpuu

Image and video hosting by TinyPic

4 Oct 2018

Djoko Purnomo: Pembiayaan Pembangunan Hutan harus Memenuhi Prinsip 4 T

Akarnews. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) merupakan salah satu unit kerja di Kementerian LHK yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 137/KMK.05/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan. Dan Tugas pokoknya adalah mengelola fasilitas dana bergulir¬† untuk mendukung pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan. Prinsip-pronsif […]

Read More
2 Oct 2018

Bupati Lebong; Pengakuan Masyarakat Hukum Adat merupakan Mandat Konstitusi

Akarnews. Pemerintahan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu berkomitmen untuk mendukung Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang yang ada di Kabupaten Lebong. Komitmen ini disampaikan oleh Bupati Lebong pada Rapat Konsolidasi untuk Percepatan dan Pengakuan MHA Rejang di Kabupaten Lebong di ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong pagi tadi (Selasa, 2 Oktober 2018).

Read More
21 Sep 2018

Pengakuan Hutan Adat sebagai Upaya Pembenahan Struktur Kebijakan dan Tata-Kelola Wilayah yang Saat Ini Terbukti Sangat Lemah

Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan bersama para pihak dalam Rakor Hutan Adat yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2018 lalu di Jakarta, Rapat Kerja Teknis ini dihadiri oleh 300 orang bertujuan untuk mensosialisasikan pengakuan hutan adat oleh Pemerintah pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 16 Mei 2013.

Read More
Page 1 of 4512345»102030...Last »

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic