Sungai Ipuh: Antara Kearifan Adat dan Penetrasi Perkebunan Kelapa Sawit

Desa Sunga Ipuh adalah ibukota kecamatan Selagan Raya yang memiliki jumlah penduduk 117 KK, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani kebun dan sawah, luasan areal perkebunan mencapai 4.500 Ha dan areal persawahan mencapai 120 Ha.

Secara administratif desa ini berbatasan dengan:

  1. Sebelah Utara: HPT, Perkebunan PT.Agromuko dan Desa Talang Petai
  2. Sebelah Selatan: DAS Selagan
  3. Sebelah Timur: Desa Sungai Ipuh II
  4. Sebelah Barat: Desa Sungai Gading

Di desa ini juga sudah terdapat kebun kas desa yang bekerjasama dengan PT. Agromuko, yang mekanisme pembuatan dan pengelolaan kebun tersebut hampir sama dengan desa-desa lainnya yang berada disekitar perkebunan PT. Agromuko, desa Sungai Ipuh memiliki kebun kas desa seluas 12 Ha, namun pada hitungannya tetap saja 15 Ha.

Di Sungai Ipuh sendiri pernah terjadi konflik perkebunan antar Masyarakat dengan PT. Sapta Santosa Jaya Abadi akibat keputusan Pemerintah Kabupaten Mukomuko memberikan ijin lokasi pada PT. Sapta Santosa Jaya Abadi seluas 4.000 Ha di Desa sungai Ipuh, Pondok Baru, dan Sungai Gading, Kecamatan Terasterunjam, melalui ijin Bupati dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 503/384/B-3/2004 tertanggal 12 Mei 2004 mendapat penolakan tegas dari masyarakat.

Salah satunya, surat pernyataan masyarakat Desa Sungai Ipuh, Sungai Gading, dan Desa Pondok Baru, tentang penolakan kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerah mereka. Tanggapan positif pertama yang masyarakat peroleh setelah melakukan dialog dengan anggota dewan kabupaten Mukomuko (September 2004), berupa DPRD Mukomuko mengeluarkan surat himbauan kepada pihak perkebunan PT. Sapta Santosa Jaya Abadi (PT. SSJA) agar menghentikan sementara kegiatan pembukaan perkebunan di kecamatan Terasterunjam yang telah 2.500 Ha digarap masyarakat.

Namun, pada kenyataannya, pihak PT. SSJA tidak melakukan penghentian aktivitas, bahkan mereka berusaha melakukan pendekatan dan bujukan ke masyarakat yang dapat mengakibatkan perpecahan, misalnya, dengan memberikan bantuan (mereka sebut zakat) kepada desa melalui Kecamatan, berupa uang sebesar Rp 30 juta, untuk tiga desa: Desa Sungai Ipuh, Pondok Baru, dan Sungai Jerinjing. Merasa curiga dengan keikhlasan pemberian tersebut, akhirnya masyarakat mengembalikan bantuan.

Di Desa Sungai Ipuh terdapat kebun desa, Kebun ini dikelola oleh PT. Agromuko dengan ketentuan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan akan dicicil setelah kebun sawit tersebut menghasilkan (panen) dengan besaran cicilan adalah 15% per sekali panen (1 Bulan dua kali panen). Pada saat ini kebun kas desa tersebut telah menghasilkan.

Sebagai penanggung jawab kebun tersebut maka dibentuk panitia yang bertugas sebagai wakil masyarakat yang mengetahui segala kegiatan di kebun kas desa tersebut, mulai dari penghitungan biaya pengelolaan kebun hingga melakukan pembayaran cicilan hutang kepada pihak pengelola. Sisa dari cicilan hutang dimanfaatkan untuk kepentingan desa seperti honor kepala kaum, aparat desa dan kebutuhan desa lainnya.

Sungai Ipuh adalah salah satu desa tua di wilayah ini, kenyataan ini diperkuat dengan banyaknya rumah-rumah tua yang sampai saat ini masih dirawat dengan baik oleh warganya (salah satunya adalah rumah di depan tempat kami ‘ditampung’ hampir sebagain besar dindingnya dari kulit kayu). Menurut Bapak Aswir (yang bergelar adat Depati Mudo Panjang Rambut) saat ini menjabat sebagai Kapala Desa Sungai Ipuh dari cerita ninik mamak secara turun temurun dulunya Luak di Sungai Ipuh hanya terdapat 3 suku atau Luak (kesatuan kekeluargaan/clan) masing-masing Luak tersebut adalah Luak Depati Suko Rajo, Luak Depati IV dan Luak Depati VII. Luak Depati Rajo adalah komunitas yang pertama kali mendiami wilayah Sungai Ipuh dan dipercayai berasal dari Gunung Bungkuk Bengkulu Utara adalah komunitas homogen, baru kemudian di sebut-sebut Luak Depati IV dan Luak Depati VII juga mendiami wilayah ini.

Ke tiga Luak kemudian bersepakat untuk membentuk perkampungan di sisi Sungai Ipuh, kesepakatan inilah yang kemudian dikenal dengan Berkampuh Luak Nan Nan Tigo dan salah satu komuntas yang juga bergabung ke dalam komunitas Berkampuh Luak Nan Nan Tigo adalah Talang Ajan, karena pertambahan dan perubahan yang terjadi nama kumpulan komunitas Desa ini berganti dengan Nama Sungai Ipuh, Ipuh diambil dari nama pohon yang saat itu tumbuh di wilayah Sungai Ipuh, ketika itu sebagian besar masyarakatnya mengunakan kulit kayu Ipuh sebagai pakaian sehari-hari.

Secara umum ke tiga Kaum yang ada di Sungai Ipuh ini menganut sistem matrilinial yang lebih berat ke pada pihak ibu, sementara pihak laki-laki ada ketidak jelasan hirarkis namun biasanya pihak laki-laki hanya berperan pada proses perkawinan, jika dilihat lebih jauh sistem lokal atau adat yang dianut masyarakat Sungai Ipuh ini kecenderungan mirip sistem lokal masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, tetapi dalam sistem komunal lebih bersifat geneologis matrialinistik dan tidak mengenal siatem tenurial community, sampai saat ini sistem kelembagaan Kaum di dalam Lauk tertentu masih mengacu pada falsapah  lalu kemekah sutan sidi, lalu bekudo jalan darek, dulu allah kemudian nabi, dulu lembago kemudian adat, pepatah ini menyepakati antara sistem adat dan sistem syara’ dan sistem kelembagaan adat yang utuh.

Pertambahan penduduk juga berimlikasi dengan bertambahnya Kaum di Sungai Ipuh, saat ini terdapat 13 Kaum yang merupakan pecahan dari 3 kaum yang disebut terdahulu, Menurut Barlian (ketua Perkumpulan Gerakan Pemuda Sungai Ipuh/GENESIS) boleh saja para pihak membuat kaum baru tentunya dengan beberapa prasyarat, seperti punya anggota kaum, kepengurusan kaum dan yang terpenting adalah membayar beras 20 kulak (4 cupak) dan melaksanakan prosesi potong kambing yang akan diberikan kepada para kepala Kaum yang sudah ada, tentunya dengan study kelayakan dengan persfektif adat yang dilakukan oleh para sesepuh dan kepala kaum yang sudah eksis lebih dahulu.

Komunitas Kaum di Sungai Ipuh dikepalai oleh Kepala Kaum, kepala kaum ini dipilih oleh Warga Kaum beserta para sesepuh kaum, dalam sejarah adat Kepala Kaum berfungsi sebagai medisai beberapa persoalan yang ada baik didalam kaum maupun dengan kaum dengan yang lain, persoalan ini biasanya diselesaikan dengan mengacu pada adat pegang pakai. Secara politik Kepala Kaum berperan sebagai negosiator dengan pihak lain misalnya dengan Pemerintahan Desa, dan bertanggung jawab penuh atas anak-anak atau warga kaumnya serta bertanggung jawab atas pinta pento, kesepakatan atas sistem hubungan keluarga/clan yang mengacu pada naik setakik tanggo turun setakik tanggo atau naiknyo pado adat turunyo pado baso.

Masing-masing kaum yang ada di Sungai Ipuh biasanya memiliki 1 buah Surau yang berfungsi sebagai tempat kenduri dah nuai (pesta panen), rapat kaum dan tempat belajar agama, sistem sosial yang masih dilakukan sampai saat ini adalah gotong royong, sistem ini biasa dilakukan dalam kaum disebut nyerayo atau gotong royong kaum, sedangkan gotong royong antar kaum gotong royong negeri dan biasanya di komandoi oleh Kepala Desa.

Pada dekade 1970-an Sungai Ipuh pernah menjadi lumbung padi di Kabupaten Mukomuko, ketika itu jenis padi yang ditaman adalah varietas lokal seperti padi umbut, belang bujuk dalam pengelolaan SDA bisanya dilakukan menjemput semangat padi (ritual adat dalam mengumpulkan yang teserak tesirai) dalam menanam padi, dan ketika padi berumur 1 bulan masyarakat warga biasanya melakukan ritual dengan membaca Surat Yasin, kemudian ketika padi berumur 2 bulan biasanya di lakukan pembacaan Yasin kembali, pada saat jemput semangat padi menjelang panen kembali dilakukan ritul adat biasanya dilakukan tarian adat enteak-enteak yang disertai dengan ritual sebagai penghatam rampung semangat padi dengan lagu-lagu hak-huak-hak-huak kemudian dilanjutkan dengan acara makan-makan atau ngadap jambar.

Terhadap hak kepemilikan atas sumber daya di atas lahan biasanya dipasang tanda besawah (dibersihkan), berebo (tanda-tanda tertentu), sementara sistem bagi hasil biasanya dikenal dengan buah adat dihadang dan ditutuh pada masa-masa panen biasanya ada larangan negeri, dimana masing-masing pihak bergiliran memanen yang di koordinir oleh Kepala Kaum dan Pemerintahan Desa ini merupakan aplikasi atas apresiasi warga kaum kepada pengurus kaum.

Masyarakat Sungai Ipuh masing meyakini adanya kekuatan gaib diluar kemampuan manusia sehingga dalam membuka hutan dilakukan rutual untuk meminta izin kepada penguasa gaib di hutan terutama untuk mendapatkan keselamatan dalam mengelola lahan dalam bahasa lokal disebut kalau tepat minta sipih, kalau sipih minta lepeh, aktivitas yang dilakukan ini disebut do’a buka rimbo.

Pada saat ini ada pergeseran pada tataran implementasi atas penyesuaian intervensi dari sistem luar misalnya Pemerintahan Desa, dimana Kepala Desa merangkap sebagai Kepala Adat yang diawali dengan ritual pemberian gelar adat berdasarkan atas pilosofi lapuk li berganti li lapuk pauh jelipung tumbuh, kemudian dilanjutkan dengan recik tepung gelar adat yang diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan atas kesepakatan kaum dari mana dia berasal, ritual ini tidak hanya dilakukan oleh Luak yang bersangkutan tetapi juga dilakukan oleh masing-masing Luak yang ada di Sungai Ipuh.

Dalam sistem pemerintahan ada pembagian wewenang antara pemerintahan adat dengan Pemerintahan Desa, tetapi ada wewenang lebih Kepala Desa atas konsekwensi pemberian gelar atas dasar Kepala Desa sebagai kunci adat seperti dalam pepatah adat sutan hidayat mudik bekudo, kudo tuanku pagaruyung, lubuk adat gedung lembaga, urang tuo kepalo kaum.

Sangsi-sangsi adat bisanya mengacu pada kesepakatan antar kaum seperti yang tercantum dalam aturan adat, do’a punjung putih dan punjung kuning adalah bentuk sangsi yang paling berat yang diberikan terhadap konsekwensi suatu perbuatan yang dianggap tercela, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi Kepala Kaum bertindak sebagai pembela bagi warga kaumnya, dan kepala desa sebagai payung adat dalam kasus adat sering bertindak sebagai mediasi yang ditemani oleh sesepuh adat sebagai tempat konsultasi dalam memberikan keputusan adat.

Akankah sistem lokal ini bertahan ditengah intervensi globalisasi, penghancuran struktural oleh kebijakan yang cenderung mengenalisir struktur sosial, namun Komunitas Kaum Sungai Ipuh tentunya memiliki daya adaptasi yang luar bisa menghadapi ‘gempuran’ dan ‘intervensi’ pihak luar, kami akan bertahan di sini dengan semua kekuatan yang ada dikami jelas Barlian dengan semangat, regenerasi akan tumbuh disini ditambah Barlian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *